Bungo – Dunia pendidikan di Kabupaten Bungo kembali tercoreng. Oknum Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Bungo diduga melakukan pemotongan besar-besaran terhadap dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang semestinya diterima langsung oleh siswa.
Bantuan PIP yang seharusnya cair penuh sebesar Rp1,8 juta per siswa, justru hanya diterima sebagian. Para siswa mengaku hanya memperoleh Rp200 ribu hingga Rp1 juta dengan alasan potongan untuk SPP, infaq, dan foto ijazah.
“Kami hanya menerima Rp1 juta, sisanya dipakai untuk infaq, SPP, dan foto ijazah,” ungkap seorang siswa, yang dibenarkan oleh ASN Kemenag Bungo.
Dari data yang beredar, dugaan praktik pungli ini telah diketahui oleh Kemenag Provinsi Jambi. Bahkan, sejumlah tamatan MAN 3 Bungo dikabarkan tidak bisa mengambil ijazah karena dianggap masih menunggak SPP.
Jika dihitung, total hasil pemotongan dari 150 siswa penerima PIP tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp120 juta.
Perbuatan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana. UU Tipikor Pasal 2 dan 3 menegaskan, penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dapat diganjar pidana minimal 4 tahun hingga seumur hidup, ditambah denda hingga miliaran rupiah.
Selain itu, PMA No. 73 Tahun 2015 menegaskan bahwa dana PIP harus diterima siswa utuh tanpa potongan sepeser pun. Jika terbukti, oknum Kepala MAN 3 Bungo berpotensi dicopot dari jabatan, diberhentikan sebagai PNS, dan diproses hukum pidana.
Skandal ini sudah menjadi sorotan publik. Masyarakat mendesak Kemenag Kabupaten Bungo, Kemenag RI, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan menindak tegas oknum kepala sekolah.
“Jika terbukti, Kepala MAN 3 Bungo harus dicopot, diproses hukum, dan dijebloskan ke penjara. Ini kejahatan terhadap hak anak didik,” tegas warga.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala MAN 3 Bungo belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan praktik pemotongan dana bantuan pendidikan tersebut.
(Tim Redaksi)